Hamzah Nilai Penataan Program Kerja Pemkot Makassar Harus Melihat Kondisi

  • Whatsapp
banner 468x60

MAKASSAR.TAJUKUTAMA.COM.Mepetnya pelaksanaan program kerja menjadi atensi DPRD Kota Makassar, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Hamzah Hamid mengatakan pemerintah perlu fokus dalam menata program ringan agar segera diselesaikan untuk menekan kemungkinan tingginya sisa lebih pembiayaan (Silpa) akhir tahun

Ditemui di DPRD Kota Makassar mengatakan hal ini memang menjadi tugas berat pemerintah kota (pemkot) untuk terus melakukan pembangunan apalagi untuk proyek-proyek besar karena waktu hanya tersisa tiga bulan.

Bacaan Lainnya

“Memang ada kekhawatiran yah jika silpa banyak pemerintah kota artinya mereka gagal dalam membuat perencanaan,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Makassar tersebut (16/9/2020)

Dikatakan Hamzah program-program ringan selayaknya menjadi pertimbangan utama pemerintah kota untuk dikebut dalam waktu yang minim ini.

Selain itu kata dia pemerintah kota perlu jeli melihat dinamika persoalan Covid-19 di Kota Makassar karena sudah cukup mengobrak abrik perekonomian sejak awal tahun ini. Pemerintah diminta hati-hati menata program pada anggaran perubahan yang sementara tengah berproses di DPRD Kota Makassar.

“Program ini kan asumsi, bahwa pemkot memprogramkan kegiatan dengan sejumlah anggaran, dengan prediksi pendapatan sekian, kita mau lihat ini apakah akan tercapai, tapi meski tercapai tapi ada silpa tetap saja gagal,”ucapnya.

Menurutnya sangat wajar jika sejumlah pihak pesimis dengan kinerja yang bisa digenjot dalam tiga bulan terakhir termasuk banyaknya silpa yang akan disisakan jika tidak berhati-hati untuk kembali meramu program pada perubahan.

Kendati demikian kata dia tidak boleh berhenti, harus tetap bekerja, pesimis sudah tentu.Dimana Covid-19 menjadi sebab menurunnya sejumlah persoalan lain dan akan terus berjalan.

Ia optimis terhadap perencanaan yang akan dibangun pemerintah kota, dia yakin pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah asumsi yang akan terjadi ke depannya sehingga perencanaan pastinya telah disusun dengan baik.

“Pemkot sampai dinas pendapatan daerah dan lainnya pasti sudah punya asumsi selama kurang lebih dua bulan ini berjalan, sudah melihat tren peningkatan misalnya bagaimana berjalan,” ujarnya.

Salah satu contoh kongkret adalah anggaran kelurahan yang dianggap masih sulit diakomodir, kelurahan diketahui bahkan baru menghabiskan anggaran Rp3 milliar dari Rp60 milliar. Mereka dianggap cukup pesimis untuk menggarap suatu proyek dalam kurun waktu tiga bulan ini.(*/ninaannisa).

banner 640x70

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.