DPRD kota Makassar Mengungkapkan, Pencabutan Subsidi Gas 3 KG Bisa Berujung Kegaduhan di Masyarakat.

  • Whatsapp
banner 468x60

Tajukutama.com, DPRD Makassar – Terkait isu pencabutan subsidi gas LPG 3 kilo gram mulai santer beredar di masyarakat. Isu tersebut mendapat berbagai respon dari masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

Isu tersebut mulai beredar pada saat Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) berencana melakukan pengawasan lebih ketat terkait penyaluran gas bersubsidi tersebut, terhitung mulai semester kedua tahun 2020 ini.

Bacaan Lainnya

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” kata Arifin, sebagaimana dilansir dari laman Detikfinance.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD kota Makassar, dalam hal ini ketua komisi D Bidang Kesehjateraan Masyarakat (Kesra), Abdul Wahab Tahir, mengungkapkan bahwa pencabutan subsidi gas 3 kilo gram bisa berujung pada kegaduhan di masyarakat.

“Apapun itu, kalau namanya naik pasti akan menimbulkan kegaduhan. Apapun alasan pemerintah,” ujar politisi Golkar tersebut, Selasa (21/1/2020) siang.

Wahab menilai seharusnya pemerintah lebih jeli dalam melakukan pengawasan penyaluran gas 3 kilo gram tersebut di lapangan. Jika pemerintah menemukan fakta lapangan yang tidak sesuai, maka pemerintah bisa langsung mengambil tindakan.

Lebih lanjut Wahab mengatakan bahwa saat ini berbagai permasalahan yang ganjil banyak terjadi di lapangan. Bahkan ada beberapa unit usaha kuliner yang memiliki omset ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahun, tetapi masih menggunakan gas bersubsidi untuk menjalankan usahanya.

“Kalau ada masyarakat tidak layak menggunakan gas bersubsidi, yah ditindak. Banyak cara untuk menindaki mereka. Masa jenis usaha restoran yang membayar pajak milliar tiap tahunnya menggunakan gas LPG 3 kilo gram. Kan tidak wajar,” ilanjutnya

Akan tetapi, kabarnya kebijakan ini masih akan menunggu persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sekalipun kebijakan tersebut bakal dterapkan, tentu diharapkan pemerintah bisa mengambil langkah tepat agar potensi kegaduhan bisa diantisipasi.

banner 640x70

Pos terkait