oleh

Jurnalis Asrul Kini Resmi Ditangguhkan Pasca Ditahan 36 Hari Oleh Polda Sulsel

 

Makassar – Gegara pemberitaan mengenai kasus tindak pidana korupsi di Kota Palopo, Muh Asrul seorang jurnalis harus rela ditangkap dan ditahan di  Polda Sulsel dan kini akhirnya ditangguhkan usai 36 hari mendekam dibalik jeruji.

Dirkrimsus Polda Sulsel resmi mengeluarkan surat penangguhan, Jumat (6/3/2020). Muh Asrul ditahan sejak 30 Januari 2020.

“Tadi sore, saya dihubungi pihak penyidik Polda Sulsel. Malamnya saya ke Polda,” ungkap Andi Hasrianti, istri Muh Asrul datang menjemput suaminya, Jumat (6/3/2020)

Penjemputan ini didampingi oleh Koordinator Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP), Sofyan dan pengacara LBH Makassar, Aziz Dumpa.

Sebelumnya, Muhammad Arsyad, selaku Koordinator tim hukum Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi dan tim hukum Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) untuk Asrul mendapatkan surat jawaban Dewan Pers yang diteken Ketua Dewan Pers M Nuh.

Dalam isi surat tersebut, Ketua Dewan Pers memberi penegasan bahwa sesungguhnya kasus Asrul adalah kasus pers. Aturannya juga sudah jelas, mekanisme sengketa pers, merupakan produk jurnalistik sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. . Asrul tak seharusnya ditangkap apalagi ditahan, sebab aktivitasnya sebagai jurnalis.

Adanya kriminalisasi Pers dengan jerat ITE, begitu terbentang di depan mata kita, hari-hari belakangan ini. Sampai imbasnya mengenai seorang jurnalis.

“Semoga polisi bisa memahaminya sebagai sebuah tindakan yang sesungguhnya mencederai demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Karya jurnalistik bukanlah kejahatan, dan para jurnalis sudah sepantasnya dibela, dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya,” Ujar Arsyad yang Jumat (6/3/2020) hari ini melaporkan kasus Muh Asrul ke Kapolri, Propam Mabes Polri, dan Komnas HAM.

banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80

News Feed