oleh

Ketua Dewan Pers Tegaskan Tak Pernah Minta Verifikasi Media Jadi Syarat Kerjasama Dengan Pemda

Tajukutama, BANJARMASIN – Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menyatakan, Dewan Pers Tidak Pernah Meminta Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media, yang belum teraktual selama media tersebut telah berbadan hukum.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber, di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).

M. Nuh menepis, jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Muhammad Nuh.

Sementara itu Wakil ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun mengatakan bahwa, Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemda, meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum.

“Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi,” tambah Hendry

Lanjutnya, Tidak ada surat Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers sebenarnya sudah cukup, Tidak perlu harus terverifikasi.

Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut secara terpisah, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), HM. Jusuf Rizal menyatakan, dengan adanya pernyataan Ketua Dewan Pers, tidak perlu lagi menjadi kendala bagi media untuk bekerjasama secara profesional, dengan Pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Pusat.

“Selama ini media mengalami masalah untuk bekerjasama dengan Pemda dengan alasan media tersebut harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Padahal cukup media tersebut berbadan hukum dan memiliki penanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

“Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak, yang penting media tersebut Berbadan Hukum,” tandasnya

Namun demikian kerjasama dengan Pemda, tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif.

Tajuk Utama Video

banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80
banner 728x80